Teori Governance

Theories of Governance

5 Proposisi penting dalam mewujudkan Governance (Stoker, 1998) : 1. Menunjuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam maupun diluar birokrasi pemerintah 2. Governance mengakui batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi 3. Governance mengenal adanya saling ketergantungan di antara institusi2 yang terlibat dalam tindakan bersama 4. Governance berkenaan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom 5. Governance memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, tetapi governance percaya pemerintah mampu menggunakan cara2 dan tehnik2 baru untuk mengarahkan dan membimbing

Area dampak dari teori : 1) Perilaku organisasi, teori ini menawarkan sebuah kerangka berpikir untuk menjawab pertanyaan “mengapa birokrasi dan birokrat melakukan apa yang mereka kerjakan?” 2) Pelayanan publik, teori ini menawarkan sebuah penjelasan bagaimana public goods dihasilkan dan dikonsumsi, yang merupakan awal dari reformasi sektor publik yang mengubah anggapan tentang administrasi publik tradisional 3) Klaim atas orthodoks baru, para pembela teori ini berpendapat bahwa teori pilihan rasional merupakan penerus ide-ide Wilson dan Weber.

3

Critical Thinking: 1. Birokrat Rasional, Birokrat yang Memaksimalkan Diri Sendiri 2. Warga Negara yang Memaksimalkan Kepentingan Diri Sendiri 3. Pilihan rasional bukanlah semata-mata kerangka berpikir ilmu ekonomi yang diadaptasikan untuk memahami perilaku birokratis dan produksi pelayanan publik, namun juga sebagai sebuah normatif, yaitu teori demokratis dari administrasi.

4

Government & Governance Perbandingan

Government

Governance

Pengertian

Berarti badan/ lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara

Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan

Sifat hubungan

Hierarkhis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedang WN yang diperintah ada di bawah

Herarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi

Komponen yang terlibat

Sebagai subyek hanya ada satu institusi yaitu pemerintahan

Ada tiga komponen yang terlibat : state, privat dan society

Pemegang peran dominan

Sektor pemerintah

Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing

Efek yang diharapkan

Kepatuhan warganegara

Partisipasi warganegara

Hasil akhir yang diharapkan

Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warganegara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai WN maupun sebagai masyarakat 5

Perbedaan Governance dengan NPS NPS

• • • • • •

Democratic citizenship Model komunitas dan civil society Bertindak Demokratis dan akuntabel Deliberative and shared value Serving not steering Political participation and civic engagement

Governance

• Power sharing and democratic • Collaborative-participatory process • Corporate governance, citizen/communitarian governance

Note: NPS memiliki basis nilai yg sangat mirip dengan governance Menunjuk pada varian model governance yg ada, NPS cenderung mengarah pada apa yg disebut dengan Citizen Governance atau communitarian governance, atau Public Governance Demokrasi merupakan titik temu utama antara NPS dan Governance 6

Dimensi Politik Governance :  Ketrhubungan politik diantara pilar governance lainnya dalam relasi kekuasaan dalam kontek pengambilan keputusan  Kekuasaan dan distribusinya  power over society  power equal society  society over power (governance paradigm)  Proses artikulasi, dan kontestasi kepentingan direpresentasikan dalam lembaga politik.  Tata hubungan, relasi, antar kelompok kepentingan atau stakeholder berpijak pada nilai dasar governance.

Relasi Governance & Democracy (Jon Pierre , 2000) Ecoomic Dev DEMOKRATISASI

GOVERNANCE

Five governance Area

Institutionalism Corpo. gov NPM

Redefinisi Demokrasi

Network, Partnership, & Deliberative

Penjelasan : menurut Pierre, area ke 3, 4, dan 5 yang menjadikan pentingnya demokrasi bagi governance

Effek Governance ke konsep demokrasi: Representative dan Associative Democracy • Representative

• Associative

 Through formally political institution  Formally political mechanism  Limited political actors  Indirect political relation  Majority decision making  Legal and constitutional approach

 Formal and non formal political institution  Formal and non formal mechanism  Unlimited and extensive political actors (pluralistic)  Collaborative relation  Deliberate decision making (dialogue or discourse)

(Jon Pierre, 2000)

9

Deliberative Democracy Demokrasi Liberal

Demokrasi Republikan

Demokrasi Deliberatif  Demokrasi hanya sebaga penghubung aparat politikmasyarakat  Negara hanya sebagai pelindung (pasif)  Basis nilai kebebasan individu  Tugas individu menyusun struktur pasar  Basis nilai adalah peleburan individu dalam komunitas dan suara mayoritas  Negara dipandang sama dengan organisasi masyarakat  Masalah untuk suara minoritas Jurgen Habermas, (1989)

Pasar dan Demokrasi • Pasar bukan sekedar institusi ekonomi, tetapi juga politik yang memiliki tanggung jawab demokrasi • Demokrasi pasar dijalankan dengan • “Exit-voice” theory • Kompetisi • a perfect market can produce perfect regulation • Demokrasi pasar melihat pilihan publik sebagai agregasi kepentingan individual

GOVERNANCE & NETWORK

Key Words: • • • • •

Non Hierarchical Negotiated Interaction Interorganizational relation Rooted : Political and Organization Theory Emperical Background : widespread of fragmentation, complexity, dynamic

Governance network as: 1. a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but operationally autonomous actors; 2. who interact through negotiations; 3. which take place within a regulative, normative, cognitive and imaginary framework; 4. that is self-regulating within limits set by external agencies; and 5. which contributes to the production of public purpose